Kalkulator Pajak

Konteks - Freelance Perorangan (PPh 21 Non-Pegawai)

Digunakan saat SL23 membayar individu (bukan badan usaha) untuk pekerjaan project-based: sutradara, penulis skenario, DOP, editor, talent, dll. Mekanisme: PPh 21 non-pegawai = tarif progresif x 50% bruto, tanpa PTKP. PTKP hanya berlaku untuk pegawai tetap. Pajak dipotong SL23 tiap term. Wajib terbitkan Bukti Potong PPh 21.

Mode Nett: Masukkan jumlah bersih yang ingin diterima freelancer. Sistem hitung gross invoice-nya.

Nett yang ingin diterima (Rp) ?Jumlah yang masuk ke rekening freelancer setelah PPh 21 dipotong SL23.

NPWP ?Tanpa NPWP, tarif PPh 21 naik 20%. Selalu minta NPWP sebelum kontrak ditandatangani.

Term 1 (%) ?Persentase pembayaran per tahap. Total semua term harus 100%.

Term 2 (%)

Term 3 (%)

Term 4 (%)

Term 5 (%)

Term 6 (%)

Asumsi tahun pajak ?Jika term jatuh di tahun berbeda, penghasilan di masing-masing tahun dihitung terpisah dari nol — bisa lebih hemat karena tarif per transaksi lebih rendah.

Konteks - Vendor PT/CV (PPh 23)

Digunakan saat SL23 membayar badan usaha (PT atau CV) atas jasa: production house, vendor peralatan, post-production, agensi, dll. Tarif dasar 2% dari bruto untuk jasa umum, 15% untuk royalti/dividen. Tanpa NPWP dikali 2. Bersifat tidak final: vendor dapat kreditkan di SPT Tahunan Badan. SL23 wajib terbitkan Bukti Potong PPh 23.

Mode Nett: Masukkan jumlah bersih yang ingin diterima vendor. Sistem hitung gross invoice-nya.

Nett yang ingin diterima (Rp) ?Jumlah yang ditransfer ke rekening vendor setelah PPh 23 dipotong SL23. Vendor terima ini plus Bukti Potong.

Jenis badan ?PT dan CV sama-sama kena PPh 23. Keduanya wajib punya NPWP badan.

NPWP ?Tanpa NPWP tarif jadi 4% (2x lipat). Selalu minta NPWP badan vendor sebelum kontrak.

Pilih jenis jasa:

Term 1 (%)

Term 2 (%)

Term 3 (%)

Term 4 (%)

Term 5 (%)

Term 6 (%)

Konteks - Sewa Lokasi Shooting (PPh Pasal 4 Ayat 2)

Digunakan saat SL23 menyewa tanah dan/atau bangunan: rumah, gedung, lahan, dll. Tarif 10% final dari nilai bruto, dipotong SL23. Bersifat final: tidak dikreditkan pemilik di SPT. Jika pemilik ber-PKP, kena dua pajak sekaligus: PPh 4(2) + PPN 11%.

Mode Gross: Masukkan nilai sewa di kontrak. Sistem hitung PPh yang dipotong dan nett ke pemilik.

Nilai sewa bruto / kontrak (Rp) ?Nilai sewa yang tertulis di kontrak sebelum dipotong pajak apapun.

Jenis pemilik ?Perorangan dan badan usaha sama-sama kena PPh 4(2) 10%. Perbedaannya di kewajiban NPWP dan kemungkinan kena PPN.

NPWP pemilik ?Tanpa NPWP tarif jadi 12% (bukan 10%). Minta fotokopi NPWP sebelum pembayaran pertama.

Pemilik ber-PKP? ?PKP = omzet lebih dari Rp 4,8M/tahun, wajib pungut PPN. Jika pemilik ber-PKP, sewa kena dua pajak: PPh 4(2) + PPN 11%.

Konteks - PPN / VAT

PPN dikenakan atas penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak). Tarif efektif untuk jasa/barang non-mewah relevan untuk SL23: 11% sesuai PMK 131/2024. Hanya PKP yang boleh memungut. Non-PKP tidak boleh mencantumkan PPN di invoice. Mode Exclusive: harga belum termasuk PPN. Mode Inclusive: harga sudah all-in, sistem ekstrak mundur.

Mode Exclusive: Harga di invoice belum termasuk PPN. PPN ditambahkan sebagai baris terpisah. Paling umum di invoice formal antar PKP.

Nilai jasa / harga (belum termasuk PPN) ?DPP (Dasar Pengenaan Pajak): nilai transaksi sebelum PPN. Ini dasar perhitungan PPN terutang.

PKP? ?Pengusaha Kena Pajak = omzet lebih dari Rp 4,8M/tahun. Non-PKP tidak boleh memungut PPN dan tidak bisa terbitkan Faktur Pajak.

Posisi SL23 ?Sebagai pembeli: PPN yang dibayar jadi Pajak Masukan (PM) yang bisa dikreditkan. Sebagai penjual: PPN yang dipungut jadi Pajak Keluaran (PK) yang wajib disetor.

Jenis transaksi ?JKP = Jasa Kena Pajak. BKP = Barang Kena Pajak. Keduanya kena PPN jika dilakukan oleh PKP.

Kalkulator Pajak SL23